Keluarga Sejahtera Dapat di Ukur Dengan Apa?

        Untuk mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu mensejahterakan rakyatnya, maka pemerintah menetapkan undang-undang sebagai pedoman :

a. Keputusan Presiden RI Nomor 8 TAhun 1970, dibentuk BKKBN untuk mencapai NKKBS.

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1982, menetapkan gerakan KB menjadi gerakan pembangunan keluarga sejahtera.

c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun1992, Tujuan pembangunan keluarga sejahtera adalan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesehjahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan keluarga sejahtera :

a. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang sama dan seimbang antara anggota dengan masyarakat dan lingkungannya.

b. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

c. Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.

Tahapan Keluarga Sejahtera.

        Untuk mengukur keberadaan keluarga menurut tingkat kesejahteaannya dikembangkan 23 indikator operasional yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, kebutuhan sosial psikologis, kebutuhan pengembangan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Keluarga Pra Sejahtera.

Keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran, agama, pangan, sandang dan kesehatan.

2. Keluarga Sejahtera Tahap I.

Keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologis seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

3. Keluarga Sejahtera Tahap II.

Keluarga-keluarga yang disamping dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan secara psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangan seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.

4. Keluarga Sejahtera Tahap III.

Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan secara psikologisnya dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat lingkungannya.

5. Keluarga Sejahtera Tahap IV.

Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis, maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan bagi masyrakat lingkungannya.